Tiga BUMD Sumenep Dinilai Gagal, DPRD Soroti Nol Kontribusi PAD dan Bebani APBD

- Redaksi

Senin, 5 Mei 2025 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rasidi

Rasidi

Sumenep – Kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan tajam dari DPRD setempat. Komisi II DPRD menyoroti nihilnya kontribusi PT Sumekar, PD Sumekar, dan PT Wira Usaha Sumekar (WUS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai justru membebani keuangan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Rasidi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ketiga BUMD tersebut. Menurutnya, alih-alih memberikan pemasukan bagi daerah, keberadaan mereka justru menjadi beban karena terus menggunakan anggaran tanpa hasil yang nyata.

Baca Juga:  Atlet PBFI Sumenep Ali Wafa Tembus Empat Besar Nasional

“Selama ini ketiga BUMD tersebut tidak memberikan kontribusi berarti terhadap PAD. Kalau hanya jadi beban anggaran, lebih baik dievaluasi total atau restrukturisasi. Jangan hanya jadi tempat parkir jabatan,” tegas Rasidi, Senin (5/5/2025).

Ia menilai, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem kerja harus segera dilakukan, termasuk kemungkinan perombakan jajaran direksi jika terbukti tidak mampu mengelola secara profesional.

Baca Juga:  Politisi PDI Perjuangan Hibahkan Tanah untuk Pustu

Sebagai perbandingan, Rasidi menyebut dua BUMD lain, yakni PDAM dan BPRS Bhakti Sumekar, yang telah menunjukkan tren positif meskipun belum optimal. Ia menilai, dua BUMD tersebut merupakan bukti bahwa dengan pengelolaan yang baik, entitas bisnis milik daerah bisa menghasilkan dampak nyata bagi PAD.

“BUMD bukan hanya simbol, tetapi harus menjadi alat percepatan pembangunan ekonomi. Kalau gagal, harus ada langkah tegas,” imbuhnya.

Baca Juga:  TK Bina Anaprasa Kusuma Bangsa Tanamkan Nilai Kepedulian Lewat Aksi Berbagi Takjil

Komisi II DPRD berencana memanggil seluruh jajaran direksi dari ketiga BUMD tersebut dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan serta menyusun langkah-langkah perbaikan konkret.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kinerja BUMD dan siap melakukan evaluasi sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Pengawasan dan evaluasi tetap kami upayakan sebagai bagian dari tanggung jawab,” ujarnya singkat.

Facebook Comments Box

Penulis : Novalia Ayu Nur Syafitri

Editor : Wasilatil Maghfirah

Sumber Berita: Redaksi

Berita Terkait

Seleksi Paskibraka Sumenep: 75 Pelajar Lolos, 4 Lanjut ke Tingkat Provinsi
Bupati Pimpin Langsung Gerakan Tanam Padi di Lenteng
Pemkab Sumenep Tanggung Biaya Notaris Koperasi Merah Putih
Anggota DPRD Perempuan Tekan Hakim Hukum Pelaku KDRT Neneng Maksimal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Mei 2025 - 18:27 WIB

Seleksi Paskibraka Sumenep: 75 Pelajar Lolos, 4 Lanjut ke Tingkat Provinsi

Jumat, 9 Mei 2025 - 15:19 WIB

Bupati Pimpin Langsung Gerakan Tanam Padi di Lenteng

Senin, 5 Mei 2025 - 21:00 WIB

Tiga BUMD Sumenep Dinilai Gagal, DPRD Soroti Nol Kontribusi PAD dan Bebani APBD

Rabu, 30 April 2025 - 15:16 WIB

Pemkab Sumenep Tanggung Biaya Notaris Koperasi Merah Putih

Senin, 28 April 2025 - 12:10 WIB

Anggota DPRD Perempuan Tekan Hakim Hukum Pelaku KDRT Neneng Maksimal

Berita Terbaru

PLTD Ra’as di Kecamatan Ra’as, Sumenep, yang menjadi sorotan warga akibat pemadaman listrik berulang. (Istimewa)

Daerah

Warga Ra’as Protes Krisis Listrik, PLN Masih Diam

Selasa, 11 Nov 2025 - 10:50 WIB

ILUSTRASI — Logo PKH sebagai simbol perlindungan sosial bagi keluarga penerima manfaat. (Foto: Istimewa)

Hukrim

Pendamping PKH Sumenep Tegaskan Pemotongan Bantuan Ilegal

Sabtu, 8 Nov 2025 - 18:46 WIB