SUMENEP – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep berkomitmen mengawal kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini ditegaskan setelah audiensi dengan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI-PGRI) dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) di Graha Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (25/3/2024).
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan keluhan mengenai minimnya kesejahteraan. Sebagian dari mereka hanya menerima gaji Rp100–200 ribu per bulan, jauh dari standar kebutuhan hidup. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam mengajukan sertifikasi karena status pendidikan nonformal, berbeda dengan guru TK yang memiliki payung hukum lebih jelas.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengakui bahwa persoalan ini merupakan isu krusial dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan guru PAUD, sehingga mereka kesulitan mendapatkan hak yang sama dengan guru jenjang lainnya.
“Teman-teman Himpaudi membutuhkan payung hukum terkait status mereka. Selama ini, aturan formal belum mengakomodasi guru PAUD, sehingga mereka tidak bisa mengajukan sertifikasi seperti guru TK. Paling hanya mendapat insentif,” ujar Mulyadi.
Untuk itu, pihaknya akan segera mengambil langkah konkret, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumenep dan Komisi X DPR RI guna mencari solusi terbaik.
Komisi IV berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD agar mereka tetap semangat dalam mendidik anak-anak. Mulyadi mengkhawatirkan banyak guru yang akan beralih profesi jika kondisi ini terus berlanjut.
“Kami masih mencari format yang tepat. Mungkin nanti akan ada tindak lanjut. Kami juga akan memanggil Dinas Pendidikan Sumenep dan mungkin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan serta Komisi X DPR RI,” tambahnya.
Mulyadi menegaskan bahwa peran guru PAUD dan TK sangat besar dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada perhatian lebih dari pemerintah dan legislatif untuk memastikan mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Kalau mendengar curhatan mereka, sangat miris rasanya,” tutupnya.
Dengan langkah yang tengah diupayakan DPRD Sumenep, diharapkan para guru PAUD dan TK dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, sehingga bisa terus berkontribusi dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.
Penulis : Novalia Ayu Nur Syafitri
Editor : Wasilatil Maghfirah
Sumber Berita: Redaksi
