SUMENEP – BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan komitmen serius dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, guna memperkuat sektor ketahanan pangan, termasuk di wilayah kepulauan.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar. Ia menekankan bahwa lembaga keuangan daerah tersebut siap mengambil peran aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.
“Sebagai BUMD, kami tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kemandirian pangan, khususnya di desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan,” ujar Fajar, Sabtu (19/4).
Pihaknya bahkan telah menjalin komunikasi intens dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep untuk menyusun skema kerja dan bentuk dukungan konkret yang akan diberikan, agar pelaksanaan program ketahanan pangan berjalan optimal.
Fajar juga menyoroti pentingnya intervensi di kawasan kepulauan seperti Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar di Pulau Sapeken terkait pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
“Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Wakil Bupati dan DPMD ke pulau-pulau tersebut, kami sedang memproses pembukaan rekening khusus untuk mendukung program ketahanan pangan. Ini adalah bentuk dukungan konkret kami,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pangan berbasis potensi lokal. Tantangan geografis yang dihadapi wilayah kepulauan, menurutnya, membutuhkan pendekatan dan solusi yang lebih spesifik dan terintegrasi.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, membenarkan adanya koordinasi erat antara DPMD dan BPRS Bhakti Sumekar. Ia menyebut bahwa pihaknya sedang merancang sistem pengelolaan Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan BUMDes, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Sistem ini nantinya akan memudahkan semua pihak dalam memantau dan mengakses laporan penggunaan dana secara terbuka,” kata Anwar.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan akan terus diawasi secara ketat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Keterlibatan lembaga keuangan lokal seperti BPRS sangat penting. Ini sejalan dengan konsep pentahelix yang digaungkan Bupati, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor. Bahkan, kami telah turun langsung ke Sapeken, Arjasa, dan Kangayan untuk mendampingi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.
Penulis : Novalia Ayu Nur Syafitri
Editor : Wasilatil Maghfirah
Sumber Berita: Redaksi
