SUMENEP – Masalah kemiskinan di Madura kembali mencuat ke permukaan. Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil XIV Madura, Nur Faizin, menekankan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Madura masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Kabupaten Sampang mencatat persentase tertinggi dengan 20,83%, disusul Bangkalan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa Madura, terutama kawasan kepulauan, belum mendapatkan porsi pembangunan yang adil. Ini seharusnya jadi alarm bagi Pemprov Jatim,” ujar Nur Faizin seusai menghadiri Rapat Paripurna pertama bersama Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak periode kedua, Sabtu (01/03/2025).
Dalam rapat tersebut, Khofifah-Emil kembali menyampaikan visi-misi mereka, termasuk program unggulan Jatim Sejahtera. Program ini dijanjikan akan mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota. Namun, Nur Faizin mengingatkan agar janji-janji tersebut tidak berhenti sebagai jargon semata.
“Jangan sampai hanya sekadar retorika politik. Kami ingin bukti nyata di lapangan,” tegas politisi PKB ini.
Sorotan khusus juga diberikan kepada Kabupaten Sumenep yang memiliki 123 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni. Nur Faizin mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan di wilayah kepulauan berjalan sangat lambat, tertinggal jauh dari daerah daratan. Infrastruktur yang minim, akses pendidikan yang terbatas, hingga layanan kesehatan yang sulit dijangkau masih menjadi masalah kronis.
“Warga di pulau-pulau kecil seolah hanya menjadi angka statistik tanpa mendapat perhatian serius. Ini harus diubah,” tegasnya.
Ia berharap, pada periode kedua kepemimpinan Khofifah-Emil, pemerataan pembangunan benar-benar menjadi prioritas. Dengan pembangunan yang lebih inklusif, masyarakat kepulauan di Madura juga berhak merasakan kesejahteraan yang sama seperti warga di daerah lainnya.
“Sudah waktunya Madura, khususnya kawasan kepulauan, mendapat perhatian lebih serius. Ini bukan soal janji, tapi tentang hak dasar masyarakat yang selama ini terabaikan,” tutupnya.
Penulis : Novalia Ayu Nur Syafitri
Editor : Wasilatil Maghfirah
Sumber Berita: Redaksi
