SUMENEP – BPRS Bhakti Sumekar mengambil langkah proaktif dengan menjalin kemitraan strategis bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menegaskan komitmen lembaganya untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem pangan desa yang tangguh dan berkelanjutan. Menurutnya, mewujudkan kemandirian pangan bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat desa.
“BPRS Bhakti Sumekar terbuka untuk bersinergi dengan DPMD dalam mendukung berbagai inisiatif ketahanan pangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unik tiap desa,” ungkap Fajar, Kamis (12/6).
Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah pembukaan rekening khusus bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor pangan. Rekening ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan BUMDes, memudahkan akses pembiayaan, serta mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Melalui fasilitas ini, kami ingin mendorong BUMDes menjadi lembaga yang semakin solid dan mandiri, sehingga lebih leluasa dalam mengelola pendanaan serta menjalankan program-program pangan desa,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada wilayah daratan, BPRS Bhakti Sumekar juga memberikan perhatian serius terhadap desa-desa di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. Fajar menyebut bahwa wilayah-wilayah tersebut menyimpan potensi besar dalam sektor pangan yang belum tergarap optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa desa-desa di kepulauan memiliki akses terhadap layanan keuangan yang setara dan berkelanjutan, agar mereka pun dapat mengembangkan kedaulatan pangan secara mandiri,” tambahnya.
Melalui sinergi antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah desa ini, diharapkan BUMDes mampu menjadi motor penggerak dalam pengelolaan lahan produktif, pemanfaatan hasil pertanian lokal, hingga penguatan distribusi pangan yang menjangkau seluruh pelosok desa.
“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penguatan ketahanan pangan dapat dimulai dari desa. Justru di tingkat inilah kolaborasi, kepercayaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal mampu menghasilkan dampak yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Fajar.
Penulis : Novalia Ayu Nur Syafitri
Editor : Wasilatil Maghfirah
Sumber Berita: Redaksi
